Jakarta – Komisi Perlindungan Anak Indonesian (KPAI) dalam mendorong implementasi kebijakan perlindungan anak penting untuk meningkatkan kelembagaan baik SDM maupun anggaran, agar KPAI dapat memastikan perlindungan dan pelanggaran hak anak di Indonesia semakin efektif dan optimal.
Sehingga, KPAI memandang perlu untuk beraudiensi dengan Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) yang memiliki peran penting dalam mendukung kelembagaan KPAI, terutama dalam hal perencanaan dan penganggaran yang mendukung upaya perlindungan anak di Indonesia.
Audiensi tersebut dilaksanakan di Gedung Bappenas pada,Jumat (06/12/2024), hadir dari Ketua KPAI Ai Maryati Solihah didampingi anggota KPAI dan diterima langsung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/ Bappenas) Rachmat Pambudy beserta jajaran.
Ai mengatakan bahwa, kecenderungan dari semua kasus yang teradukan ke KPAI yang tertinggi dalam tiga tahun terakhir adalah anak-anak yang menjadi korban dalam lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif.
Hal tersebut karena situasi keluarga Indonesia itu masih mengalami kekerasan, kerentanan perceraian pengasuhan yang belum positif dan adanya kesulitan akselerasi terhadap situasi perkembangan teknologi dan informasi” lanjut Ai Maryati saat memaparkan situasi anak di kantor Bappenas.
Kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat, terutama dalam keluarga, akibat konflik, perceraian, dan pengasuhan yang tidak optimal. Jenis pengaduan tertinggi yang dihimpun KPAI adalah anak korban lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, anak korban kejahatan seksual dan anak korban kekerasan fisik dan atau psikis.
Sejalan dengan data pengaduan KPAI 2021-2023 Sebanyak 7.405 anak menjadi korban berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, bahkan melibatkan pelaku dari lingkungan terdekat.
Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyampaikan lembaga pemerintah sebagai yang menyelenggarakan pelayanan publik musti melakukan evaluasi secara kelembagan.
“Sebagai lembaga pemerintah persoalannya bukan sekedar persoalan eksternal terkait isu anak tetapi juga persoalan internal, dari sisi kelembagaan juga musti menjadi perhatian, misalnya terkait dengan anggaran” ujar Rachmat Pambudi saat memimpin pertemuan.
Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan (PMMK) Bappenas Amich Alhumami menambahkan, peran KPAI menjadi relevan dalam perencanaan pembangunan yang mengutamakan perspektif isu anak.
“Kami memandang bahwa cukup penting bahwa kemitraan strategis terutama yang dilakukan oleh KPAI menjadi sangat relevan untuk pekerjaan Bappenas sendiri. Oleh karena itu Bappenas harus memastikan bahwa koordinasi dengan mitra lintas Kementerian/Lembaga dan lintas sektor menjadi basis landasan kami dalam menyusun RPJPN /RPJMN”
Di akhir sesi, Ai menyampaikan terimakasih atas audiensinya hari ini, semoga hal-hal yang disampaikan pada kesempatan ini dapat ditindaklanjuti, utamanya dalam peningkatan kelembagaan KPAI, agar perlindungan terhadap anak-anak di Indonesia bisa lebih maksimal, menjadikan Indonesia tempat yang lebih aman dan layak bagi tumbuh kembang anak, pungkasnya. (Fz/Ed:Kn)
Media Kontak Humas KPAI,
Email : humas@kpai.go.id
WA. 0811 1002 7727
