Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengkritik munculnya nama Capres PDIP Joko Widodo, dalam soal ujian nasional (UN) tingkat SMA beberapa waktu lalu.
“Agar tidak terjadi politisasi, naskah UN itu di tempatkan di ranah akademik, jangan sampai disikapi politis, bukan konten tokoh,” kata ketua KPAI Asrorun Ni’am Sholeh di kantornya jalan Teuku Umar Jakarta Pusat, Jumat (25/4/2014).
Asrorum Ni’am menegaskan isi soal ujian jangan sampai diisi kepentingan politis, atau fakta pengiringan opini. “Masa anak di brainwashing (cuci otak) melalui soal,” ucapnya.
Ia juga mengimbau agar, pihak kepentingan tidak menambah politisasi kejadian tersebut. Seperti kepala sekolah atau kepala dinas, melakukan kecurangan, agar mendapat predikat Kota dengan tingkat kelulusan tinggi.
“Posisi sebagai kepala sekolah, kepala dinas pendidikan, sehingga mengerahkan tenaga, agar rata-rata kelulusan kota tinggi, standar kelulusan Kabupaten/Kota tinggi, dan dibilang kepala dinasnya hebat, itu politis, tandasnya”.
