Jakarta, – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyoroti peningkatan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terhadap anak dan mendorong penguatan koordinasi dalam penanganannya. Dalam pertemuan dengan Unit Pelaksana Teknis Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPPA) DKI Jakarta pada, Rabu (26/02/2025), KPAI menegaskan perlunya percepatan penyelesaian kasus untuk memastikan hak-hak anak korban terpenuhi.
Data pengaduan KPAI mencatat ada 912 anak korban eksploitasi ekonomi/seksual, pornografi, dan TPPO sepanjang 2021-2023. Sementara itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 24 ribu anak usia 10-18 tahun terjerat prostitusi online pada 2024, dengan total transaksi mencapai 127 miliar.
Lebih lanjut, Ketua KPAI, Ai Maryati menyampaikan bahwa kasus TPPO kini semakin kompleks karena berbasis online, sehingga memerlukan strategi penanganan yang lebih kuat dan terkoordinasi. Salah satu tantangan utama adalah pemenuhan hak restitusi bagi anak korban sebagai bentuk pemulihan dari dampak yang dialami anak, yang perlu mendapat perhatian lebih dari aparat penegak hukum dan lembaga terkait. Juga, dalam prosesnya laporan medis mengenai kesehatan reproduksi korban dapat menjadi bagian untuk memperhitungkan hak restitusi anak korban.“Tren kasus TPPO saat ini semakin meningkat dan sudah masuk ke dalam kejahatan berbasis online, sehingga perlu adanya koordinasi dalam percepatan penyelesaikan kasus untuk memastikan terpenuhinya hak anak,” kata Ai.
Plt UPT PPPA DKI Jakarta, Yuni, menambahkan bahwa kendala dalam aspek hukum menjadi tantangan besar, sehingga perlu adanya dukungan dari KPAI untuk memastikan implementasi Undang-Undang TPPO secara optimal.
Selain restitusi, KPAI juga menekankan pendampingan psikososial hingga, pemulihan kesehatan, serta akses korban ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar mendapat bantuan berkelanjutan.“Kasus TPPO ini harus menjadi prioritas, sehingga perlu peran aktif seluruh stakeholder dan memastikan bahwa anak-anak korban terdaftar dalam DTKS untuk mendapatkan akses bantuan sosial secara berkelanjutan,” tutup Ai Maryati. (Ed: Kn)
Media Kontak Humas KPAI,
Email : humas@kpai.go.id
WA. 0811 1002 7727
