Jakarta, – Pada 2024, KPAI telah melakukan pengawasan terhadap berbagai isu dalam klaster Pemenuhan Hak Anak (PHA) yang meliputi penyelenggaraan pemilu ramah anak, pencegahan perkawinan anak, dispensasi nikah, isu-isu pengasuhan, anak putus sekolah, dan Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di tempat pendidikan dan tempat bermain Anak. Pengawasan di Sub Klaster PHA telah dilakukan di 21 lokasi, masalah terbanyak di Klaster PHA terkait dengan isu Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, dengan 880 kasus (53,8%) menurut Data Pengaduan KPAI hingga Oktober 2024.
Tugas pengawasan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dan memverifikasi data terkait isu-isu yang diawasi, melalui langkah-langkah seperti rapat koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, pengembangan hasil rakor ke lokasi pengawasan, serta penyusunan rekomendasi hasil pengawasan. Selain itu, hasil pengawasan ini juga sampaikan melalui advokasi kepada pihak-pihak terkait, termasuk melalui Rakornas, ujar Ai Maryati Solihah Ketua KPAI saat membuka rakornas KPAI.
Rakornas tentang pengawasan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak tersebut mengusung tema “Meningkatkan Komitmen dan Sinergitas Pelindungan Anak Menuju Indonesia Emas” digelar di Hotel Aryaduta, Menteng selama 2 hari kedepan tanggal 19-20 November 2024. Dihadiri peserta dari berbagai instansi dan stakeholder terkait juga penanggap dari berbagai kementerian/lembaga.
Rakornas hari pertama membahas tentang pengawasan terhadap berbagai isu dalam klaster Pemenuhan Hak Anak (PHA) yang dimulai dari paparan tentang Pengawasan Hak Sipil dan Partisipasi Anak di Indonesia oleh Sylvana Maria Anggota KPAI dengan penanggap Suharyanto Plh. Direktur SUPD IV Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri; Pengawasan Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia oleh Ai Rahmayanti Anggota KPAI dengan penanggap Nahar Deputi Perlindungan Khusus Anak, Kemen PPPA; Pengawasan Anak Putus Sekolah (ATS) di Indonesia oleh Aris Adi Leksono Anggota KPAI dengan penanggap Suharti Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia; Pengawasan KTR (Kawasan Tanpa Rokok) oleh Jasra Putra Wakil Ketua KPAI dengan penanggap hadir via zoom Benget Saragih Ketua Tim Kerja Pengendalian Penyakit Akibat Tembakau Kementerian Kesehatan; dan ditutup dengan Rapat Koodinasi Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) dalam rangka Meningkatkan Komitmen dan Sinergitas Pelindungan Anak Menuju Indonesia Emas Melalui Pendekatan 6 Sub Komisi.
Badan Pusat Statistik (BPS) 2022 mencatat bahwa anak-anak di Indonesia mencakup sekitar 29,15 hingga 31,56 persen dari total populasi dalam tiga tahun terakhir. Persentase ini menunjukkan potensi besar mereka sebagai generasi penerus bangsa dan sumber daya manusia yang penting di masa depan. Untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan bermoral, penting untuk memastikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak-anak.
Mewujudkan Indonesia Emas membutuhkan penguatan sumber daya manusia secara menyeluruh. Ini penting untuk memastikan kemajuan bangsa dan kelangsungan hidup serta perkembangan generasi mendatang. Anak-anak merupakan kelompok potensial yang harus diperhatikan menuju 2045, tanpa ada hak dan perlindungan mereka yang terabaikan, lanjut Ai dalam sambutannya.
Namun, perjalanan menuju tujuan ini masih diwarnai berbagai permasalahan, seperti belum optimalnya pemenuhan hak dan perlindungan anak, peran keluarga yang belum maksimal, yang berdampak pada ancaman krisis moral dan karakter di kalangan generasi muda. Selain itu, masih ada hambatan dalam penegakan hukum yang adil dan norma sosial budaya yang menghambat kesetaraan serta diskriminasi, katanya.
Selama satu dekade, upaya perlindungan anak telah mencatatkan berbagai pencapaian penting, baik dari pemerintah pusat, daerah, maupun partisipasi masyarakat. Beberapa pencapaian tersebut antara lain adalah hampir 90% anak memiliki akta lahir, meningkatnya pelibatan anak dalam demokrasi, serta semakin banyaknya pusat pembelajaran keluarga (Puspaga). Selain itu, lahirnya Permendikbud No. 46/2023 yang mendukung pendidikan ramah anak, serta hampir terpenuhinya hak kesehatan anak dan menurunnya angka stunting.
Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan yang turut hadir dalam pembukaan rakornas tersebut menyampaikan bahwa Jika dilihat dari data-data yang diberikan KPAI, bahwa dalam penyelenggaraan perlindungan anak harus dilakukan secara koordinasi dan bersinergi antar seluruh stakeholder terkait.
Tidak lupa KemenPPPA mengapresiasi dan mengucapkan banyak terima kasih atas data tersebut, dan diharapkan rapat koordinasi ini dapat menjadi semangat dalam mendukung Asta Cita pemerintahan Prabowo-Girbran, karena data yang diberikan tersebut akan menjadi pedoman dalam menbuat kebijakan-kebijakan mengenai perlindungan anak, tuturnya.
Sementara itu, Marwan Dasopang Ketua Komisi VIII DPR RI dalam sambutannya menegaskan bahwa selama ini KPAI telah menyampaikan hasil pengawasan, rekomendasi, dan laporan terkait isu-isu perlindungan anak kepada Komisi 8 DPR RI, yang kemudian kami gunakan untuk pembuatan kebijakan, legislasi, serta pengawasan terhadap implementasi kebijakan yang ada.
Pada hari ini, hasil pengawasan KPAI yang disampaikan melalui rakornas menjadi pengingat bersama untuk menguatkan kelembagaan KPAI sebab dalam penanganan kondisi darurat perlindungan anak membutuhkan kerja extra, imbuhnya.
Pemenuhan hak anak di Indonesia diatur oleh berbagai regulasi yang bertujuan untuk melindungi dan memastikan kesejahteraan anak. Beberapa regulasi utama yang mendasari pemenuhan hak anak di Indonesia. Secara keseluruhan, regulasi yang sudah ada, memastikan bahwa hak anak diakui dan dilindungi dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, hingga kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses sosial dan politik sesuai dengan usia dan kapasitasnya. (Kn)
Media Kontak Humas KPAI,
Email : humas@kpai.go.id
WA. 0811 1002 7727
